Tentang Kami

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan diberbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.504 yang menempatkan transportasi laut sebagai moda transportasi utama dalam upaya mendukung kemajuan di bidang perekonomian. Pentingnya transportasi laut tersebut juga merupakan salah satu urat nadi dalam menunjang koridor-koridor ekonomi di dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Peran transportasi laut sebagai salah satu moda transportasi yang efektif dan efisien tentunya tidak terlepas dari kinerja para pemangku kepentingan moda transportasi laut seperti para regulator, penyelenggara pelabuhan, perusahaan angkutan laut, perusahaan bongkar muat, perusahaan galangan kapal, perusahaan freight forwarding dan lainnya. Untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan moda transportasi laut serta tuntutan pengguna jasa terhadap kualitas layanan transportasi laut, tidak akan pernah lepas dari kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki standar kompetensi yang tinggi, mampu beradaptasi terhadap perubahan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi serta tentunya dapat menjadi pemeran utama dalam industri kemaritiman seluruh negara-negara di dunia.

Adanya isu strategis saat ini yaitu upaya Indonesia dalam memenuhi  kebutuhan pelaut dengan memenuhi standar nasional dan standar internasional sesuai Convention Internasional Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarer 1978 amandemen 2010 agar Indonesia tetap ada dalam IMO White List dan sekaligus menjaga kehormatan Indonesia sebagai anggota IMO Council.  

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menuntut perubahan sistem pengangkutan laut nasional menjadi sistem berasaskan cabotage. Asas Cabotage tersebut mencakup tentang kapal asing yang beroperasi di Wilayah perairan Indonesia harus berbedera Indonesia serta perusahaan asing harus menunjuk Agen Perusahaan Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan armada kapal nasional yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan pengangkutan laut di dalam negeri. Salah satu Program Pemerintah Indonesia (Nawa Cita) bahwa Konsep Tol Laut, penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur (Liner) yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dari Barat hingga ke Timur, dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya. Merupakan program reformasi angkutan laut yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang meliputi 5 komponen yaitu pengembangan prasarana dan sarana multimedia, prasarana pelabuhan dan pendukungnya, sarana kapal, sistem manajemen dan pengembangan Sumber Daya  Manusia (SDM).

Hal tersebut di atas menunjukkan kebutuhan akan tenaga kerja khususnya Ahli Madya Transportasi sangat dibutuhkan untuk mendukung Program Nawa Cita.Poltekpel Sorong  merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang memegang peran utama untuk mengemban tugas mendidik, melatih dan mengembangkan potensi generasi penerus bangsa di bidang pelayaran dan kepelabuhanan serta menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana diklat, serta meningkatkan kualitas lulusan yang diharapkan tidak hanya memiliki kecerdasan akademik namun juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual.

Untuk itulah maka Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mewujudkan hal tersebut dengan memperhatikan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah di Indonesia dan Kota Sorong menjadi salah satu pilihan guna mewujudkan tujuan tersebut dan menjadi satu-satunya lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan berstandar nasional dan internasional di tanah Papua.

Pada tanggal 10 Juli 2007, diadakan peletakan batu pertama pembangunan gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong. Pada tahun 2019 Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong berubah kelembagaan menjadi Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 31 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sorong, Poltekpel Sorong merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Poltekpel Sorong mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pegnabdian kepada masyarakat di bidang pelayaran. Secara khusus juga mengemban tugas mendidik dan melatih Pemuda-Pemudi untuk menjadi Perwira Pelayaran dan Tenaga Kepelautan di daerah Kawasan Timur Indonesia.

Melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1215/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Dalam Rangka Pendirian Politeknik Pelayaran di Kota Sorong Provinsi Papua Barat yang Diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, Poltekpel Sorong diberikan izin dalam pembukaan program studi Nautika Program Diploma Tiga, Permesinan Kapal Program Diploma Tiga, dan Manajemen Transportasi Laut Program Diploma Tiga. Menjadi kewajiban Pemerintah melalui Poltekpel Sorong Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk menyiapakan SDM transportasi laut yang berkualitas dan handal untuk bersaing di dunia pelayaran internasional. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berstandar internasional yang tertuang dalam Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafares Convention (STCW 78) dan Amandemennya (STCW 2010).